Penggelapan Pengurusan Kotor di Tangsel Rugikan Negeri sampai Rp 21 Miliar – Perhitungan kehilangan itu diperoleh Kejaksaan Provinsi Banten
Kehilangan negeri dampak penggelapan pengangkutan serta pengurusan kotor oleh barisan Biro Area Hidup Kota Tangerang Selatan estimasi menggapai Rp 21, 6 miliyar. Dikala ini, masalah telah terletak di tangan beskal penggugat biasa. Tidak cuma mudarat negeri, aplikasi ini pula sudah mudarat masyarakat Tangsel.
Kepala Subbagian Pencerahan Hukum Kejaksaan Besar( Kejati) Banten Rangga Adekresna, Selasa( 1 atau 7 atau 2025), berkata, grupnya sudah menyambut hasil kalkulasi kehilangan negeri yang ditimbulkan dari masalah penggelapan pengurusan serta pengangkutan kotor tahun perhitungan 2024. Dalam kalkulasi yang dicoba oleh regu audit dari kantor akuntan khalayak dikenal angka kehilangan negeri menggapai Rp 21, 68 miliyar.
Dalam permasalahan ini, sebagian julukan tertarik, ialah Ketua PT Ella Pratama Bagak( EPP) Syukron Yuliadi Mufti, Kepala Biro Area Hidup( DLH) Kota Tangsel Wahyunoto Lukman, Kepala Aspek Kebersihan Biro DLH Tangsel Tubagus Apriliandhi Kusumah Perbangsa, serta daya karyawan DLH Tangsel, Zeky Yamani. Keempatnya sudah diresmikan selaku terdakwa sebab diprediksi melaksanakan penggelapan pengurusan kotor tahun perhitungan 2024 senilai Rp 75, 9 miliyar.
Hingga dikala ini, cakap Rangga, terdakwa Syukron serta Zeky ditahan di Rutan Serbu, sebaliknya terdakwa Wahyunoto serta Tubagus Apriliandhi ditahan di Rutan Pandeglang.
Permasalahan ini berasal pada Mei 2024. Dikala itu, Biro Area Hidup Kota Tangerang Selatan wajib melakukan kewajiban pengangkutan serta pengurusan kotor. Tetapi, Wahyunoto, berlaku seperti kepala biro, diprediksi berkomplot dengan PT EPP yang tidak memiliki kapasitas pengerjaan kotor selaku eksekutif kegiatan.
PT EPP sesungguhnya cuma mempunyai kapasitas selaku industri pengangkut kotor. Tetapi, Wahyunoto yang dikala itu berprofesi selaku Kepala Biro Area Hidup Kota Tangerang Selatan diprediksi berkomplot dengan Syukron berlaku seperti Ketua PT EPP buat meloloskannya dalam cetak biru pengangkutan serta pengerjaan kotor.
Dari hasil pengecekan dikenal, pada Januari 2024, Wahyunoto, Syukron, serta Agus Syamsudin sudah berjumpa di Dusun Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu disetujui buat mendirikan CV Bank Kotor Benih Rumpina( BSIR) yang beranjak di aspek pengurusan kotor. CV ini hendak dipakai selaku subkontraktor dari PT EPP buat memenuhi item pengurusan kotor.” Karena, pada dasarnya, PT EPP tidak mempunyai kapasitas serta pengalaman dalam profesi pengurusan kotor,” tutur Rangga.
Lapisan dewan CV BSIR yakni Agus Syamsudin selaku ketua penting serta didampingi Sulaeman selaku ketua operasional. Belum lama, Sulaeman dikenal ialah juru ladang dari Wahyunoto.
Wahyunoto bertugas serupa mengurus Pengelompokan Dasar Alun- alun Upaya Indonesia( KBLI) pengurusan kotor buat PT EPP.” Tujuannya tidak lain buat memperlancar konsep supaya tender dimenangi oleh PT EPP,” tutur Rangga.
Dari intrik ini, PT EPP kesimpulannya dapat ditunjuk jadi fasilitator benda serta pelayanan.” Angka kontrak yang diserahkan sebesar Rp 75, 9 miliyar,” tutur Rangga.
Rincian profesinya yakni pelayanan layanan pengangkutan kotor Rp 50, 7 miliyar serta pelayanan layanan pengurusan kotor Rp 25, 2 miliyar.
Pada langkah penerapan ataupun kontrak profesi nyatanya PT EPP tidak memasak kotor semacam yang dimohon tertera dalam perjanjian cetak biru.” PT EPP tidak mempunyai sarana, kapasitas, serta kompetensi selaku industri yang bisa melaksanakan profesi pengurusan kotor cocok dengan determinasi yang legal,” tutur Rangga.
Kotor yang dibawa juga langsung dibuang tanpa diproses. Kotor itu dibuang di beberapa titik pengasingan kotor yang tidak penuhi patokan tempat pemrosesan akhir. Wahyunoto serta Zeky, mantan ASN Pemkot Tangsel, memilah sendiri titik- titik pengasingan itu.
Saat ini, regu interogator dari Kejati Banten sudah memberikan arsip masalah pada beskal penggugat biasa Kejati Banten.
Rugikan masyarakat
Tidak cuma mudarat negeri, aksi keempat terdakwa ini pula sudah mudarat warga. Dari pencarian Kompas, Wahyunoto diprediksi berencana memakai tanah pribadinya serta kepunyaan orang lain selaku tempat pengerjaan kotor dari Tangerang Selatan, Banten. Situasi ini terjalin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tetapi, konsep itu ditentang masyarakat setempat karena dikhawatirkan bisa mencemari area.
Kepala Dusun Cibodas, Rumpin, Mad Harun berkata, tanah yang dipakai Wahyunoto buat pengerjaan kotor ialah tanah pribadinya seluas 5. 000 m persegi. Tanah itu terdapat di RT 004 RW 001 Desa Paranje, Dusun Cibodas, Kabupaten Bogor.” Posisinya tidak jauh dari Jembatan Paranje,” tutur Harun, Rabu( 16 atau 4 atau 2025).
” Tanah seluas 5. 000 m persegi itu dikenal ialah kepunyaan Wahyunoto yang dibeli pada tahun 2023 dari Sudin serta Iming. Awal mulanya tanah itu hendak dipakai selaku peternakan ayam, namun lelet laun berganti jadi tempat pemrosesan kotor,” tuturnya.
Saat sebelum konsep itu terealisasi, terdapat membela serta anti di tengah warga. Masyarakat yang membela menyangka pembangunan prasarana persampahan hendak membagikan angka ekonomi pada masyarakat dekat. Masyarakat berpengharapan hendak perihal itu sebab sudah memandang terdapatnya pembangunan turap buat menghindari gugur.
Sedangkan untuk masyarakat yang anti, kotor hendak mengakibatkan kontaminasi area. Mahmudin( 34), salah satunya. Ia memperhitungkan kotor hendak membuat lingkungannya terkontaminasi.
” Gimana tidak, kala truk kotor melalui di depan rumah saja baunya telah menusuk, terlebih bila kotor menumpuk,” tuturnya.
Belum lagi resiko air yang terkontaminasi mengenang posisi pengasingan kotor terdapat di area dekat bengawan, jadi dikhawatirkan hendak berakibat pada air yang hendak dipakai masyarakat.
Harun meningkatkan, dikala pemasyarakatan pada masyarakat pada medio 2024, Wahyunoto mengantarkan esoknya pengerjaan kotor dicoba dengan membuat lubang di tanah itu kemudian kotor hendak dimasukkan ke dalam lubang.
Setelah itu, kotor hendak dikubur alhasil tidak memunculkan bau yang menusuk. Esoknya, bila telah membolehkan, terkini di atas tanah itu hendak dibentuk peternakan ayam.
Sesungguhnya, tutur Harun, tidak cuma di Cibodas, Wahyunoto pula memakai tanah kepunyaan petugas Dusun Sukasari buat memasak kotor.” Tetapi, itu terkini berita yang aku dengar,” tutur Harun.
Pengurusan buruk
Jeleknya pengurusan kotor di Kota Tangsel telah amat menyiksa masyarakat. Agus( 45), masyarakat RT 006 RW 004 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, merasakan akibat itu semenjak 2 tahun terakhir.
Beliau tidak merasakan air bersih mengalir di rumahnya semenjak kotor bertimbun di Tempat Pengerjaan Kotor Terstruktur( TPST) Cipeucang. Hawa fresh juga dirampas menuntut. Kotor setinggi gedung 5 lantai sudah mengganggu lingkungannya.
Air yang mengalir di rumah Agus seperti minyak anom ataupun oli sisa. Gelap serta beraroma menusuk. Apalagi, gelembung- gelembung gelap kental bermunculan. Amat jauh dari tutur pantas. Tumbuhan yang Agus tabur juga lama- lama mati.
Saat sebelum TPST Cipeucang berdiri, atmosfer rumahnya amatlah asri. Pepohonan rimbun serta air bening dari anak Bengawan Cisadane mengalir sedemikian itu kencang. Saat ini, beliau wajib tersandera sebab darurat air bersih. Air dari sumber yang beliau gali juga ikut menghitam.
Mau lalu hidup, Agus terdesak membeli air isi balik buat mandi serta mengkonsumsi.” Dalam satu hari aku dapat membeli 15 galon air sebab air sumber aku telah menghitam serta tidak dapat dipakai lagi,” ucapnya. Agus wajib merogoh kocek Rp 100. 000 per hari buat penuhi kebutuhannya.
Berhasil( 56) juga bernasib seragam. Ia terdesak menempuh kegiatan sanitasi dengan air gelap serta beraroma itu. Situasi ini terdesak ia lakukan sebab beliau tidak mempunyai lumayan duit.” Aku cuma membeli air isi balik buat minum,” tutur Berhasil yang pula jadi pemulung di TPA Cipeucang.
Akhirnya, Berhasil menderita beberapa penyakit kulit.” Sebab memakai air ini buat mandi, kulit aku kerap gatal- gatal. Tetapi, ingin gimana lagi?” lanjut Berhasil yang telah 25 tahun bermukim di area itu.
Kepala Bagian Eksekutif Teknis TPST Cipeucang Desna Gera Andika membenarkan dikala ini Pemkot Tangsel lagi berusaha buat mengatur kotor supaya tidak lagi menumpuk. Dikala ini, daya muat gundukan kotor di TPST Cipeucang telah menggapai 700. 000 ton. Jumlah ini pasti telah melampaui kapasitas. Beberapa tahap waktu pendek diaplikasikan.
Kebijaksanaan itu semacam menghalangi jumlah kotor yang masuk, ialah cuma 427 ton per hari dari jumlah kotor yang diperoleh sebesar 840 ton. Kotor yang dibawa merupakan kotor yang berawal dari tempat biasa, semacam pasar, sekolah, serta sarana khalayak lain.
Sedangkan buat kawasan tinggal serta perkantoran hendak diserahkan pada pihak swasta.” Pengembang mempunyai peranan buat menanggulangi sendiri sampahnya,” ucapnya.
Di bagian lain, kegiatan serupa dengan penguasa wilayah terdekat pula lalu dicoba buat dapat menampung kotor dari Tangerang Selatan. Kegiatan serupa yang lagi berjalan merupakan antara Penguasa Kota Tangsel serta Penguasa Kabupaten Pandeglang dan antara Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Bogor.