Hentikan Permasalahan Petisi SLAPP kepada 2 Akademisi IPB University – Dua Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo Basuki Wasis.
2 Guru Besar IPB University, ialah Bambang Hero Saharjo serta Basuki Wasis, kencana69 menempuh permasalahan petisi dari industri perusak area. Petisi pada akademisi serta pejuang area ini wajib dihentikan sebab wujud serbuan dari pihak lebih kokoh ataupun diketahui selaku strategic lawsuit against public participation( SLAPP).
Bambang serta Basuki digugat dengan cara awas oleh PT KLM sebab penjelasan mereka dituding mudarat industri. Pihak KLM memperhitungkan penjelasan Bambang serta Basuki selaku pakar yang didatangkan dikala sidang membuat industri itu dihukum melunasi ubah cedera serta bayaran penyembuhan area atas permasalahan kebakaran tanah tahun 2018.
PT KLM setelah itu menggugat 2 akademis yang pula pakar area ini atas bawah aksi melawan hukum. Industri sawit itu pula memohon ubah kehilangan materil dari keduanya senilai Rp 273 miliyar serta ubah kehilangan imateril sebesar Rp 90 miliyar.
Petisi ini telah merambah konferensi kedua dengan skedul pengecekan bukti diri yang dilaksanakan di Majelis hukum Negara Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2025. Konferensi selanjutnya hendak diselenggarakan pada 15 Juli dengan skedul yang serupa.
Pengasuh Yayasan Badan Dorongan Hukum Indonesia( YLBHI), Edy Kurniawan Satu, mengantarkan, masalah ini sebaiknya tidak butuh berkepanjangan ataupun apalagi hingga diajukan eksepsi. Karena, statment ataupun penjelasan dari 2 akademis ini yang dipermasalahkan oleh penuntut ialah bagian dari cara peradilan.
” Bila petisi sejenis ini lalu didiamkan hendak beresiko untuk sistem peradilan kita. Ini jadi bahaya untuk para pakar ataupun siapa juga yang mau berkontribusi dalam penguatan hukum. Orang hendak khawatir membagikan penjelasan bila lalu mengalami bahaya petisi,” ucapnya, dalam bertemu pers, di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa( 8 atau 7 atau 2025).
Melanda prinsip negeri hukum
Bagi Edy, petisi ini jadi ikon serbuan kepada prinsip negeri hukum serta kerakyatan. Sementara itu, dasar elementer dalam peradilan merupakan masing- masing orang berkuasa leluasa serta mandiri membagikan penjelasan di majelis hukum tanpa desakan. Majelis hukum merupakan ruang sangat nyaman buat mengantarkan mimik muka serta opini.
Daya hukum Bambang serta Basuki yang terdiri dari beberapa badan area menekankan kalau apa yang dicoba 2 Guru Besar IPB University ini ialah wujud peperangan hak atas area hidup yang bagus serta segar alhasil tidak bisa digugat.
Determinasi ini tertuang dalam Artikel 66 Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi serta Pengurusan Area Hidup. Artikel ini dengan cara nyata melaporkan masing- masing orang yang mengupayakan hak atas area hidup yang bagus serta segar tidak bisa dituntut dengan cara kejahatan atau digugat dengan cara awas.
Tidak hanya itu, petisi ini berlawanan dengan Artikel 48 Bagian( 3) graf c Peraturan Dewan Agung No 1 Tahun 2023 mengenai Prinsip Memeriksa Masalah Area Hidup. Artikel itu menerangkan kalau penyampaian opini, bukti, ataupun statment di sidang ialah wujud peperangan buat hak- hak area.
Mengusik aktivitas
Bambang, yang ikut muncul dalam rapat pers itu, melaporkan, seluruh penjelasan yang di informasikan hingga membagikan opini selaku pakar di sidang bersumber pada informasi objektif serta kenyataan di alun- alun. Opini itu tidak mengikat, namun kesimpulannya dijadikan bawah estimasi tetapan sampai tingkatan pemantauan balik.
” Pasti saja cara petisi ini amat mengusik sebab tidak hanya menanggulangi permasalahan ini, aku pula mendampingi sebagian permasalahan lain. Perihal ini pula memunculkan rasa takut sebab tidak cuma berakibat dengan cara individu, namun pula keluarga,” ucapnya.
Bambang menerangkan, petisi sejenis ini ialah wujud ancaman, teror, ataupun SLAPP kepada para pakar dengan tujuan supaya orang khawatir bersaksi. Apabila perihal ini didiamkan pada kesimpulannya seluruh pihak hendak ikut melegitimasi peluluhlantahkan area oleh industri.
Pasti saja cara petisi ini amat mengganggu
Bukan awal kalinya Bambang menyambut petisi dari industri ataupun hadapi permasalahan SLAPP. Lebih dahulu, Bambang sempat 2 kali digugat pihak industri terpaut permasalahan karhutla. Beliau pula sempat digugat sebab membagikan penjelasan selaku saksi pakar dalam cara sidang permasalahan pertambangan timah.
Basuki meningkatkan, penindakan permasalahan kebakaran di area izin PT KLM ialah permohonan dari penguasa pusat. Dikala itu, Departemen Area Hidup serta Kehutanan( KLHK) menyurati Dekan Fakultas Kehutanan IPB serta membebankan Bambang dan Basuki buat menolong menganani permasalahan itu.
Patokan kehancuran buat kebakaran ini yang digunakan Bambang serta Basuki merujuk pada Peraturan Penguasa No 4 Tahun 2001 mengenai Pengaturan Kehancuran serta Kontaminasi Area dampak Kebakaran Hutan serta Tanah. Mereka pula mengutip ilustrasi di posisi yang dibakar di sebagian titik serta ilustrasi lain di posisi yang tidak dibakar.
Serupa perihalnya dengan Bambang, Basuki pula melaporkan petisi semacam ini hendak memunculkan kekhawatiran untuk dirinya serta pakar yang lain. Beliau merasakan cara di sidang mengambil waktunya selaku akademisi sekalian pakar yang tengah menolong menuntaskan permasalahan area yang lain.
” Jika selalu digugat semacam ini, durasi kita hendak habis cuma buat mengalami petisi. Sementara itu, area hendak kian tidak terpelihara. Ujungnya, bukan cuma Jakarta, melainkan semua Indonesia, apalagi bumi hendak cedera. Karena, area ini merupakan nyawa untuk bumi serta wajib kita piket bersama- sama,” tuturnya.
Permasalahan petisi hukum yang mengenai 2 akademisi dari IPB University, Dokter. Bambang Hero Saharjo serta Dokter. Andri Wibowo, memantik gelombang kebersamaan dari bermacam golongan akademisi, warga awam, serta aktivis area. Keduanya digugat oleh PT Jatim Berhasil Bagak( JJP) sehabis membagikan penjelasan objektif dalam masalah kebakaran hutan serta tanah( karhutla) yang menarik industri itu.
Petisi ini ditaksir banyak pihak selaku wujud Strategic Lawsuit Against Public Participation( SLAPP), ialah usaha mengunci mulut suara kritis serta kesertaan khalayak lewat instrumen hukum. Permasalahan ini tidak cuma melumangkan antusias akademik serta independensi berekspresi, namun pula jadi bahaya sungguh- sungguh untuk proteksi area di Indonesia.
Petisi Berasal dari Bukti Ilmiah
Permasalahan berasal kala Dokter. Bambang Hero, ahli ilmu mayat kebakaran hutan dari Fakultas Kehutanan serta Area IPB, serta Dokter. Andri Wibowo dari Fakultas Ilmu lingkungan Orang, membagikan penjelasan objektif selaku saksi pakar dalam masalah awas kebakaran tanah yang diprediksi dicoba oleh PT JJP pada 2013 dahulu. Dalam sidang, keduanya mengatakan informasi serta analisa yang memantapkan posisi negeri atas kehilangan ekologis serta ekonomi dampak karhutla.
Tetapi, bukannya menemukan apresiasi atas partisipasi ilmiahnya, pada 2024 keduanya malah digugat oleh PT JJP sebesar Rp 510 miliyar atas dakwaan kontaminasi julukan bagus serta kehilangan immateriil. Petisi itu dilayangkan ke Majelis hukum Negara Jakarta Selatan serta saat ini sedang dalam cara sidang.
Kecaman dari Bumi Akademik serta Aktivis
Gelombang antipati atas petisi ini tiba dari bermacam kampus, badan area, sampai badan negeri. Badan Orang tua Mandat( MWA) IPB University melaporkan sokongan penuh pada 2 dosen itu serta memperhitungkan petisi ini selaku wujud kriminalisasi kepada ilmu wawasan.
Rektor IPB University, Profesor. Arif Pahlawan, dalam rapat pers menerangkan,” Kewajiban akademisi merupakan mengantarkan bukti bersumber pada informasi serta keilmuan. Bila akademisi digugat sebab melaksanakan tugasnya, ini merupakan kemunduran besar untuk kerakyatan serta bumi pembelajaran.”
Senada dengan itu, Yayasan Badan Dorongan Hukum Indonesia( YLBHI) serta WALHI mengatakan permasalahan ini selaku anteseden kurang baik untuk proteksi area serta kerakyatan. Mereka memohon Dewan Agung serta Kepala negara RI buat mendesak aplikasi jelas dari artikel anti- SLAPP dalam Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi serta Pengurusan Area Hidup( PPLH).
SLAPP: Bahaya Gagu untuk Pejuang Lingkungan
SLAPP, ataupun petisi penting kepada kesertaan khalayak, ialah siasat hukum yang kerap dipakai oleh korporasi besar buat mengunci mulut penggerak, wartawan, ataupun akademisi yang mengkritisi ataupun menguak pelanggaran hukum mereka. Petisi ini umumnya tidak bermaksud buat berhasil dengan cara hukum, namun buat meletihkan, mengancam, serta mengunci mulut pihak rival lewat titik berat intelektual serta bayaran hukum yang besar.
Bagi informasi Aliansi Anti SLAPP, semenjak 2010 ada lebih dari 70 permasalahan SLAPP yang mematok pejuang area di Indonesia. Mereka yang berbicara mengenai deforestasi bawah tangan, pencemaran, ataupun bentrokan agraria sering jadi korban ancaman, kriminalisasi, apalagi kekerasan raga.
“ SLAPP merupakan wujud kekerasan hukum yang mengunci mulut kerakyatan. Kala akademikus semacam Bambang serta Andri juga digugat, siapa lagi yang berani berbicara?” ucap Khalisah Khalid dari WALHI.
Desakan: Hentikan Cara Hukum serta Pembaruan Regulasi
Para akademisi, aktivis area, serta warga awam saat ini mendesak penguasa serta petugas penegak hukum buat mengakhiri cara hukum kepada kedua dosen IPB itu. Dorongan pula ditunjukan pada DPR buat merevisi regulasi yang lebih mencegah independensi akademik serta menerangkan pantangan aplikasi SLAPP.
Guru Besar Hukum Area dari Universitas Gadjah Mada, Profesor. Abang Achmad Santosa, mengatakan perlunya pembuatan metode filtrasi petisi saat sebelum masuk ke langkah konferensi.“ Juri sepatutnya diberi wewenang buat menyangkal petisi yang nampak nyata selaku SLAPP semenjak dini,” ucapnya.
Di tingkatan global, bermacam badan pula ikut membagikan atensi atas permasalahan ini. Human Rights Watch serta Greenpeace Global memperhitungkan petisi kepada akademisi selaku pelanggaran kepada hak independensi berekspresi serta hak atas area hidup yang segar.
Proteksi untuk Akademisi serta Peneliti
Permasalahan ini membuka mata khalayak kalau proteksi hukum untuk akademisi di Indonesia sedang lemas. Sementara itu, riset serta analisa objektif merupakan alas untuk pengumpulan kebijaksanaan khalayak yang berplatform fakta. Bila para periset tidak lagi merasa nyaman buat berdialog jujur, hingga warga hendak kehabisan pangkal data yang andal serta adil.
Forum Rektor Indonesia dalam pernyataannya menekan penguasa buat membuat parasut hukum yang menjamin independensi akademik serta proteksi hukum untuk dosen serta periset yang bertugas dalam kapasitas keilmuan.“ Negeri wajib muncul mencegah intelektual yang berbakti pada bukti serta kebutuhan khalayak,” jelas statment itu.
Kebersamaan yang Lalu Mengalir
Kebersamaan kepada Bambang Hero serta Andri Wibowo lalu berdatangan. Petisi daring berjudul“ Hentikan SLAPP kepada Akademisi IPB” sudah ditandatangani lebih dari 120 ribu orang cuma dalam durasi satu minggu. Kelakuan sokongan pula dicoba di bermacam kampus dengan menggunakan pita hijau serta mengibarkan slogan bertuliskan“ Ilmu Bukan buat Dibungkam”.
Bambang serta Andri sendiri melaporkan hendak senantiasa konsisten dalam pendirian ilmiahnya.“ Kita cuma mengantarkan kenyataan serta hasil studi. Jika kita mundur, ini hendak jadi anteseden yang beresiko,” ucap Dokter. Bambang dalam tanya jawab dengan alat.
Penutup: Waktunya Negeri Tegas
Permasalahan ini jadi bayangan alangkah berartinya proteksi kepada suara khalayak serta kedudukan akademikus dalam melindungi keberlanjutan area. Negeri wajib lekas berperan jelas mengakhiri aplikasi SLAPP, bukan cuma dalam permasalahan ini, tetapi pula di semua zona kehidupan warga awam.
Hentikan kriminalisasi kepada akademisi. Proteksi mereka yang berdiri di garis depan dalam peperangan melindungi alam. Sebab di balik tiap suara bukti yang dibungkam, terdapat ancaman besar yang mengecam era depan kita bersama.